menu melayang

BEST SELLER

Ubah Kunjungan Jadi Orderan

Setiap Penjual barang atau Penyedia Jasa pasti berharap ada orang yang membeli produk atau jasanya. ketika ada Calon Pembeli pasti ditanya mau membeli apa dan jika barang yang tidak tanya tidak ada si penjual pasti menawarkan barang lain, supaya ada barang yang terjual. iya kan?

Si Penjual tidak mau orang yang berkunjung sebatas mencari saja melainkan langsung membeli. Andai kita penjual maka kita harus memiliki ruang khusus untuk mempromosikan Barang/Jasa kita melalui Website yang memiliki Tampilan Menarik dan fokus pada barang/jasa kita yang akan di jual yaitu Landing Page

LIHAT PRODUK
alternative

Jumat, 06 Januari 2017

Menurut Mahfud MD, Kenaikan STNK Gara-gara Habib Rizieq

Nama Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD Menjadi Banyak diperbincangan oleh para netizen karena Membuat status Humor yang mengelitik perbincangan Hot Public masalah Kenaikan biaya Pengurusan STNK (Suarat Tanda Nomor Kendaraan).


Status yang di posting oleh Mahfud MD langsung membuat netizen bereaksi. sedikitnya Ribuan netizen meretwitt postingan berbau Homur tersebut. Lucu nggak?? Lucu lah...! Masak Salahnya Habib Riziq. hehehe

Bahkan guyonan Mahfud MD yang mengaitkan nama imam besar Front Pembela Islam (FPI), rupanya tak cuma sekali saja.

Lewat status yang lain, dengan pokok pesan berbeda, Mahfud kembali mencuitkan hal yang mengaitkan nama Habib Rizieq.


Seperti yang kita diketahui, awal tahun 2017 ini  publik memang sedang disibukkan dengan kebijakan pemerintah yang menaikkan biaya pengurusan surat kendaraan bermotor. Dalam kebijakannya, pemerintah menerapkan kenaikan harga hingga 300 persen dari harga sebelumnya.

Kebijakan ini menjadi Viral, karena setelah hal itu diberlakukan, justru muncul polemik tidak diketahui siapa yang mengusulkan. Baik Kementerian Keuangan hingga Polri saling melempar keputusan kenaikan itu.

"Kenaikan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) diajukan oleh Kapolri September tahun 2015," kata Direktur Jenderal Kementerian Keuangan, Askolani.

Pernyataan itu seperti membantah keterangan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sebab, Tito menyebut bahwa kenaikan itu merupakan andil DPR.

"Itu (kenaikan tarif) kan sudah merupakan lintas dari sektoral dan juga sudah dibicarakan cukup panjang dengan Komisi III dan Banggar (Badan Anggaran DPR). Itu usulannya banyak juga dari Banggar," kata Tito.

Bagaimana Tanggapan anda tentang hal ini? Setujukah dengan Kondisi pemerintah yang seperti ini? ada kebijakan yang tidak diketahui siapa yang membuat kebijakan. Silahkan corat coret di kotak komentar ya..!

Blog Post

Related Post

Back to Top

analitis

menu

Cari Artikel